Seminar Diseminasi Riset Tren Bentuk-bentuk Praktik Misinformasi, Disinformasi dan Malinformasi Menjelang Pemilu 2024

Mafindo–Penyandang disabilitas netra rentan terpapar hoaks politik. Walau sebagian mereka cenderung apatis terhadap politik. Salah satu hoaks yang sulit untuk dicek oleh penyandang disabilitas netra adalah hoaks politik berupa visual.

Demikian salah satu pembahasan dalam seminar online Tren Bentuk-bentuk Praktik Misinformasi, Disinformasi & Malinformasi menjelang Pemilu 2024yang diadakan oleh Cekfakta.com, platform kolaborasi Mafindo, AJI, dan AMSI, pada Rabu (13/3/2024).

Seminar itu merupakan diseminasi sejumlah hasil riset peneliti yang dibiayai oleh Cekfakta.com yang didukung oleh Google News Initiative. Yang menjadi pembicara dalam seminar itu adalah Cut Meutia Karolina dan Irwa Rochimah Zarkasi dari Universitas Al Azhar Indonesia, Mungky Diana Sari, Fitrie Handayani, Vivien Sylvina, dan Ezmieralda Melissa, serta Robby Kurniawan-Intan Pratiwi dari Republika.

Difabel Netra Rentan Terpapar Hoaks Politik Jenis Visual

Presentasi pertama adalah riset berjudul “Tren Praktik Informasi Hoaks Menjelang Pemilu 2024 Pada Kelompok Rentan (Studi pada Disabilitas Tunanetra), yang disampaikan oleh Cut Meutia Karolina dari Universitas Al Azhar Indonesia.

Cut Meutia Karolina menyatakan penyandang disabilitas termasuk netra memiliki hal politik yang dijamin Pasal 13 UU No. 8/2016. Mereka bisa dipilih dan memilih. Namun, penelitian itu menunjukkan sebagian penyandang disabilitas netra apatis terhadap informasi politik. Akses mereka terhadap informasi politik tergolong unik, membutuhkan alat bantu tambahan atau bantuan oranglain. Karena itu, mereka rentan terpapar hoaks. Belum tersedia platform yang secara khusus mengelola persebaran hoaks khusus untuk tunanetra.

Dari penelitian itu, Cut Meutia menyebut hoaks politik yang diterima tunanetra menjelang pemilu ada tiga hoaks, yaitu orang asing berhak memilih dalam Pemilu 2024; capres yang ada dalam konten azan di salah sebuah stasiun televisi dianggap mencederai agama, dan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden dicegah untuk menang.
“Tunanetra tak semua menemukan hoaks politik. Mereka cenderung mengabaikan informasi yang bersifat politik. Mereka mencari sesuai degan yang mereka butuhkan. Mereka tak tertarik pada politik,” ujar dia.

Namun demikian, ada pula tunanetra yang suka politik. Mereka mengakses informasi politik yang sesuai dengan kepentingan dan afiliasi politiknya. Cut Meutia menyebut mereka mencari informasi di media digital untuk mengonfirmasi yang selama ini diyakininya. Di sini berlaku teori selective exposure dan information seeking, mencari informasi yang sesuai yang disukainya.

“Tunanetra cenderung mencari informasi politik untuk melakukan validasi perasaannya pada dukungan salah satu pasangan calon. Selective exposure yang ditemukan pada penelitian ini mengacu pada pencarian informasi yang mendukung sikap yang dianut saat ini sambil menghindari informasi yang tidak mendukungnya,” jelas dia.

Baca Juga: Rekomendasi Bersama Untuk Sirekap Pemilu 2024

Sementara platform yang menyediakan bantahan terhadap hoaks yang bisa diakses oleh tunanetra juga terbatas. Mereka biasa menggunakan media digital termasuk media sosial sebagai sumber informasi, dengan memanfaatkan fasilitas alt text dan voice over.

Namun, saat mengakses media digital, mereka kadang mendapatkan kesulitan dan rentan terpapar hoaks. Banyak hoaks dalam bentuk visual sehingga mereka tak bisa mengeceknya. Mereka tidak bisa memahami informasi secara utuh jika konten berupa gambar.

“Tunanetra rentan terjebak pada disinformasi yang berupa hoaks yang tidak sinkron antara visual dan narasi,” jelas Cut Meutia.

Riset ini menghasilkan kesimpulan, pertama tren bentuk bentuk misinformasi, disinformasi dan malinformasi menjelang pemilu 2024 yang didapatkan pada kelompok tunanetra pada dasarnya memiliki kesamaan dengan fenomena hoaks pada kelompok masyarakat pada umumnya. Selain hoaks isu politik, juga didapat hoaks yang sedang hangat diperbincangkan dan berulang tiap tahunnya.

Kedua, pola misinformasi, disinformasi dan malinformasi menjelang pemilu 2024 yang terjadi pada ruang lingkup tunanetra di Indonesia memiliki variasi.

Ketiga, pihak terkait dan hal yang membantu tunanetra dalam memverifikasi informasi menjelang Pemilu 2024 terdiri dari bantuan personal orang terdekat dan juga dapat dilakukan secara mandiri search engine portal cek fakta di media digital.

Hoaks Di Tengah Komunitas Perempuan

Selain Cut Karolina, Mungky Diana Sari mempresentasikan “Tren Penyebaran Hoaks dalam Lingkup Komunitas Perempuan Indonesia”. Riset ini menghasilkan kesimpulan. Pertama, anggota majelis taklim memiliki pengetahuan yang baik tentang hoaks terutama dalam proses debunking. Proses identifikasi hoaks melalui narasi berita, judul, sumber dan tanda panah forwarded many times.

Proses debunking dilakukan dengan verifikasi/kroscek melalui sumber terpercaya seperti website terpercayta. Proses prebunking belum banyak terlihat meskipun telah dilakukan diskusi.

Kedua, budaya feminin dan collectivist membuat anggota sungkan mengcounter hoaks demi menjaga keharmonisan. Budaya low context pada anggota taklim di Sumatera membuat para Ibu tidak sungkan untuk menasehati penyebar hoaks.

Budaya skeptic dan individualist dari komunitas ibu-ibu di Korea Selatan membuat tidak mudah percaya terhadap sebuah informasi dan lebih cenderung untuk memverifikasi terlebih dahulu.

Perempuan Rentan Misinformasi

Presentasi terakhir di seminar Diseminasi ini disampaikan oleh Intan Pratiwi dengan judul “Misinformasi Perempuan dalam Pemilu”. Hasil akhir dari risetnya menyatakan bahwa Perempuan rentan menjadi sasaran misinformasi Pemilu. Ini dibuktikan dengan menelaah beberpa bentuk misinformasi di kanal X dalam rentang Pemilu 2019.

Apa Kata Penanggap?

Sebagai penanggap, Anggota Utama Mafindo, Anita Wahid, menyatakan sejak Pemilu 2014 dan 2019, Pilkada DKI 2017, hoaks jadi senjata. Sehingga pada Pemilu 2024, semua pihak bersiap menghadapi hoaks politik.

Namun, banyak yang kecele. Hoaks memang ada. Namun yang dihadapi dalam Pemilu 2024 utamanya malah kecurangan terstruktur. Hoaks kemudian dipakai untuk membuat supaya kecurangan terstruktur itu terdiversifikasi ataupun bahkan dilegalkan atau diterima. “Wah ternyata kita meleset,” ujar mantan anggota Presidium Mafindo itu.

Mengenai riset soal penyandang disabilitas netra, Anita mendukung riset literasi di kalangan difabel. Tak hanya hak politik terganggu, mereka juga subjek dari disinformasi. Misalnya penyandang disabilitas mental juga sering dipersoalkan hak politiknya. “Oh orang sakit jiwa itu tidak boleh memilih,” ujar mahasiswa doktoral di The Australian National University itu.

Hal menarik, Anita mempersoalkan kasus politik yang dianggap hoaks oleh penyandang disabilitas, yaitu capres yang ada dalam konten azan di stasiun televisi. Anita menganggap itu bukan tergolong hoaks, tetapi opini. Dalam hoaks, kita bisa menentukan benar atau salah konten itu. Tetapi iklan capres itu ada, kata dia.

Dia khawatir jangan-jangan penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan mumpuni membedakan antara hoaks dan opini. “Kasus iklan azan lebih pada opini, tak bisa dilabeli hoaks,” kata dia. Bahkan buzzer politik sering menarasikan opini sebagai hoaks. Dia mengkhawatirkan masyarakat makin tak bisa membedakan antara hoaks dan opini.

Penanggap lainnya, Masduki, guru besar UII Yogyakarta, mengatakan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas memang rentan menerima hoaks. Sayangnya, hasil riset ini tak dipublikasikan sebelum pemilu sehingga bisa jadi pertimbangan penyelenggara pemilu.

Masduki juga menyoroti tak hanya hanya misinformasi politik tetapi disinformasi dalam Pemilu 2024. Misalnya sosok militer digambarkan dalam wajah yang gemoy.

Seminar bertema “Tren bentuk-bentuk praktek misinformasi, disinformasi, dan malinformasi menjelang Pemilu 2024” adalah media diseminasi hasil riset yang dibiayai Koalisi Cekfakta yang didukung Google News Initiative.
Koalisi Cekfakta telah selesai memberikan grant riset untuk 10 penerima hibah cek fakta dengan tema yang beragam.

Riset ini dihadirkan untuk membantu memahami sejauh mana mis-disinformasi dan malinformasi mempengaruhi proses politik, bagaimana penyebarannya terjadi, dampaknya terhadap masyarakat, serta langkah strategis apa yang mesti dilakukan oleh semua pihak dalam mengatasinya.

Sekretaris Jendral AJI, Ika Ningtyas, mengapresiasi terselenggaranya hibah riset kolaborasi Cek Fakta. Menurut Ika, hibah riset ini memiliki dua tujuan, Pertama keinginan untuk mengevaluasi cek fakta oleh teman-teman dari luar kolaborator, apakah cek fakta telah memberikan manfaat bagi publik, terutama dalam melawan misinformasi menjelang pemilu 2024.

Kedua, pihaknya juga ingin melihat apakah ini dapat menjadi fokus garapan ke depannya untuk menghindari gap yang terjadi. “Dengan pelaksanaan pemilu terbesar di dunia ini, tentu menjadi tantangan untuk ditindaklanjuti dalam menghadapi misinformasi dengan kolaborasi teman-teman peneliti dan akademisi untuk berperan dalam menghadapi misinformasi,” terang Ika.

(DST)