Senin, 30 September 3019, MAFINDO, perwakilan KPU Jateng dan Disretkrisus Polda Jateng menyelenggarakan FGD “Riset Kepemiluan: Serangan Hoax Terhadap KPU di Jawa Tengah Pada Pemilu Serentak Tahun 2019” bersama FISIP UIN Semarang. MAFINDO di wakili oleh Farid Zamroni selaku Presidium MAFINDO.
Masifnya penyebaran hoaks yang mengganggu proses demokratisasi sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, Pemilu serentak 2019 baik skala nasional hingga regional. Konten hoaks tidak hanya menyerang kandidat yang mengikuti kontestasi pemilu dengan menimbulkan citra positif maupun negatif, penyelenggara Pemilu juga menjadi sasaran dari hoaks.
Motif-motif seseorang menyebarkan hoaks karena faktor politik, ekonomi (uang), ideologi, kebencian dan iseng. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Fuch bahwa hoaks menyebar melalui media sosial karena memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Kekuatan ekonomi adalah mereka yang berada di balik penyebaran hoaks, yang mengendalikan nilai terhadap sumber uang yang dibuat, disebarkan dan dikonsumsi, sementara kekuatan politik merupakan keterlibatan dalam keputusan kolektif yang mendeterminasi aspek-aspek kehidupan masyarakat.
Presidium MAFINDO menyampaikan bahwa MAFINDO mencatat konten Politik dan Agama merupakan hoaks yang paling banyak beredar semenjak Pilpres 2014, Pilkada DKI, dan Pemilu serentak kemarin pada April 2019, sebelumnya konten hoaks kesehatan mendominasi sebelum musim politik. Menjelaskan juga mengenai hoaks yang dengan tidak sengaja dibagikan (Misinformasi), merupakan informasi yang salah, tetapi yang membagikannya percaya bahwa itu benar. Hal ini biasanya secara tidak sengaja dilakukan oleh si penyebar yang mungkin masih mau meminta maaf saat diingatkan. Selain itu ada juga Disinformasi, informasi yang salah yang diketahui oleh penyebar yang sengaja membagikan, dan resisten hingga emosional saat diingatkan.
Dari Kanit II Subdit V Ditkrimsus Polda jateng menyampaikan bahwa saat ini penyebar hoaks sudah semakin canggih, karena bukan hanya bermain narasi tetapi sudah menggunakan suara hingga video.
FGD ini dihadiri oleh oleh beberapa unsur KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Jateng, KPU Kota Semarang, KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Demak, KPU Kabupaten Kendal, Bawaslu Kota Semarang, Akademisi dan Wartawan. Hasil dari FGD ini adalah untuk melengkapi kajian dalam rangka mengungkap penyebaran hoaks yang menyerang penyelenggara pemilu, serta mengetahui strategi yang telah diterapkan oleh penyelenggara Pemilu wilayah Jawa Tengah dan penanganan serangan hoaks pada pemilu serentak 2019.
suaramerdeka.com: “SEMARANG, suaramerdeka.com – Pemilihan kepala daerah dan presiden secara langsung terutama setelah Pilkada DKI Jakarta beberapa tahun lalu, persebaran hoax semakin banyak. Anggota Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni menyebut, berita hoax paling banyak persebarannya adalah terkait dengan isu politik yang disusul isu agama.”
Selengkapnya di http://bit.ly/2OA2FRV.